Bank Mandiri Panik Likuiditas|Rp100 Triliun Ditarik, Kredit Terancam Anjlok

Rasio Aman yang Langsung Panik

Bank Mandiri — dengan kredit tumbuh 14,2 persen di 2025 dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga 24,74 persen — seharusnya menjadi salah satu bank paling tahan guncangan di Indonesia. Namun pada Jumat 26 Juni 2026, para direktur Himbara datang ke rapat dengan Menteri Keuangan "deg-degan dan hampir mau marah" — setelah pemerintah menarik sekitar Rp100 triliun dana Saldo Anggaran Lebih dari bank-bank pelat merah. Bottleneck-nya bukan pada modal atau solvabilitas. Persoalannya ada di struktur likuiditas Himbara yang ternyata bergantung pada satu sumber tunggal: dana pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri mengakui bahwa indikator likuiditas standar seperti undisbursed loan Rp2.576 triliun dan AL/DPK 24,74 persen itu "ilusif" — menyembunyikan kondisi riil yang mulai kering begitu SAL ditarik. Pertumbuhan kredit industri, yang sebelumnya di 11,5 persen, langsung terancam anjlok ke kisaran 6 sampai 8 persen hanya dalam dua minggu penarikan. Prabowo turun tangan dan memerintahkan Purbaya membalikkan kebijakan: total Rp400 triliun akan ditempatkan kembali di Himbara. Para direktur bank, kata Purbaya, "nari-nari" mendengar kabar itu. Tapi reaksi ekstrem ini justru membuka pertanyaan yang lebih besar tentang fondasi pertumbuhan kredit Bank Mandiri selama ini.

Mengapa Bank Besar Bergantung pada Uang Pemerintah

Sejak September 2025, pemerintah menempatkan sekitar Rp300 triliun Saldo Anggaran Lebih di Himbara untuk mendukung penyaluran kredit di tengah tekanan ekonomi. Dana ini bukan penyertaan modal — secara teknis ini adalah manajemen kas pemerintah, bukan subsidi. Namun dalam praktiknya, ia menjadi tulang punggung likuiditas bank-bank BUMN. Bank Mandiri, dengan penyaluran kredit Rp1.497 triliun di 2025, memanfaatkan keberadaan dana murah ini untuk mempertahankan loan-to-deposit ratio yang kompetitif dan biaya dana yang terkendali. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menjelaskan mekanisme di baliknya: saat SAL hadir, LDR terjaga, cost of fund rendah, dan bank bisa ekspansi kredit agresif. Ketika SAL ditarik, bank harus mengganti sumber dana tersebut dari pasar — artinya menawarkan bunga simpanan lebih tinggi, menekan margin, dan membatasi penyaluran kredit baru. Asumsi tersembunyi yang dipakai konsensus selama ini adalah: dana pemerintah akan selalu ada. INDEF dan Permata Bank mencatat sejak awal bahwa ketergantungan ini menjadi risiko struktural — bukan krisis solvabilitas, melainkan kerentanan aliran kas. Saat Rp100T dicabut, kerentanan itu langsung terasa nyata: bank-bank mulai menahan komitmen kredit yang sebelumnya sudah direncanakan. Purbaya mengonfirmasi: kredit yang "ditahan gara-gara antisipasi kurangnya likuiditas" langsung bisa dijalankan kembali setelah dana dikembalikan. Ini bukan tanda kesehatan — ini tanda bahwa mesin pertumbuhan bank berjalan dengan bahan bakar pinjaman, bukan cadangan sendiri.

BI Rate 5,75% Memperburuk Ketergantungan

Penarikan SAL terjadi di tengah kondisi terburuk: Bank Indonesia baru saja menaikkan BI Rate tiga kali dalam kurang dari sebulan, dari 5,00 persen hingga 5,75 persen. Di saat SAL mengering dan bank harus mencari dana pasar, biaya simpanan yang harus ditawarkan sudah lebih mahal dari sebelumnya. Dua tekanan ini bekerja bersamaan: likuiditas lebih sempit, dan biaya mengisi kembali likuiditas itu lebih mahal. Analis CNN Indonesia dan INDEF telah memperingatkan efek berantai BI Rate terhadap sektor perbankan — dari kenaikan bunga kredit korporasi, pelemahan daya serap debitur, hingga potensi kenaikan non-performing loan. Untuk Bank Mandiri secara spesifik, segmen korporasi dan UMKM yang menjadi motor pertumbuhan kreditnya paling sensitif terhadap kenaikan biaya pinjaman. Sementara di sisi funding, jika Himbara terpaksa menaikan bunga deposito untuk menarik dana pengganti SAL, net interest margin akan tertekan dari dua arah sekaligus. Asosiasi perbankan sudah menyebut bahwa tekanan likuiditas di era suku bunga tinggi ini "berpotensi bertahan hingga akhir tahun." Kemenku memang menjanjikan Rp400T, namun porsi fleksibel Rp75-100 triliun bisa "ditarik kapanpun" — artinya ketidakpastian struktural tetap ada bahkan setelah reversal ini.

Kondisi yang Membuat BMRI Menjadi Peluang atau Jebakan

Analis MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness untuk BMRI di rentang Rp4.310, dengan target Rp4.700-5.000. Valuasi BMRI yang sudah terkoreksi lebih dari 15 persen YTD memang menarik perhatian. Namun sebelum masuk, ada satu variabel yang harus diawasi lebih dekat dari sekadar harga saham: angka pertumbuhan kredit BMRI pada laporan keuangan Q2-2026 yang akan dirilis Juli mendatang. Jika kredit tumbuh mendekati 14 persen sesuai target manajemen — meskipun ada interupsi SAL — ini membuktikan bank mampu mengelola struktur funding yang kompleks tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Sebaliknya, jika realisasi kredit anjlok signifikan di bawah 11 persen, ini mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan Himbara selama ini lebih ditopang oleh intervensi fiskal daripada kapasitas intermediasi organik. Pemegang BMRI saat ini perlu memantau satu hal konkret: apakah kenaikan bunga deposito dalam laporan Juni-Juli mulai terlihat sebagai pengganti SAL. Jika bank mulai agresif menarik dana dengan bunga tinggi, margin terancam meski kredit tetap tumbuh. Untuk investor yang belum masuk, konfirmasi bahwa Rp400T SAL benar-benar mengalir dan NIM tidak terkompresi adalah tanda bahwa risiko struktural sudah di-price in. Jika sebaliknya — NIM tertekan dan kredit melambat — reversal Purbaya hanya menunda, bukan menyelesaikan, masalah ketergantungan Himbara.