BBRI-BBNI Buyback BI Rate 5,5%|IHSG 7,5%, Asing Balik?

Darurat Rupiah

IHSG melonjak 7,57 persen hari ini, rebound terbesar dalam berbulan-bulan — namun angka itu menyembunyikan pertanyaan yang lebih besar. Rupiah telah melemah 7,76 persen sejak Januari, dari Rp16.834 ke Rp18.141 per dolar AS, dan Bank Indonesia baru saja mengambil langkah yang tidak biasa: menaikkan suku bunga di luar jadwal rapat bulanan.

BI Rate naik 25 basis poin menjadi 5,50 persen melalui Rapat Dewan Gubernur Mingguan, bukan RDG Bulanan seperti biasanya. Gubernur Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pelemahan Rupiah telah melampaui proyeksi bank sentral, dipicu oleh tiga tekanan bersamaan — konflik di Timur Tengah yang mendorong harga energi, suku bunga Fed yang masih tinggi, dan aliran keluar dana portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia.

Tekanan itu nyata dalam angka. Cadangan devisa Indonesia turun $1,3 miliar pada Mei 2026 menjadi $144,9 miliar — penurunan kelima berturut-turut sejak awal tahun, total berkurang $11,57 miliar dalam lima bulan. Penggunaan cadev untuk intervensi valas berlangsung masif, namun Rupiah tetap tidak bergerak ke arah yang diharapkan.

BI tidak berhenti pada kenaikan rate. Lima langkah sekaligus diumumkan: kenaikan imbal hasil SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan; diskon tarif hedging swap 10 persen bagi investor asing; pembukaan kembali lelang repo tenor 3 hingga 12 bulan; dan peningkatan intensitas operasi moneter valas melalui spot dan DNDF. Besarnya paket kebijakan ini bukan sinyal kepercayaan — ini sinyal bahwa bank sentral melihat tekanan di luar kapasitas intervensi tunggal.

Yang belum terjawab: apakah paket ini cukup menarik arus masuk portofolio asing yang sebenarnya menjadi target utama kebijakan, sementara data hari ini justru menunjukkan sesuatu yang berbeda.

Rebound Domestik

IHSG naik 7,57 persen bukan karena dana asing kembali masuk. Penguatan dipimpin oleh satu katalis domestik yang bekerja lebih cepat dari mekanisme imbal hasil: rencana buyback saham Himbara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengumpulkan Dirut BRI Hery Gunardi, Dirut BNI Putrama Wahju Setyawan, Dirut Bank Mandiri Riduan, bersama Danantara dan Mensesneg — sinyal koordinasi pemerintah yang langsung dibaca pasar sebagai komitmen menahan penurunan saham BUMN.

BBRI naik 4,63 persen, BBNI melesat 7,97 persen, BMRI menguat 5,93 persen, dan BBCA naik 4,12 persen pada sesi pertama. Arus beli masif ini berasal dari institusi domestik yang membaca rencana buyback sebagai valuation floor — BBNI yang sudah kehilangan lebih dari 10 persen dalam empat sesi sebelumnya kini dipersepsikan berada di bawah nilai wajarnya. Saham Grup Barito memimpin kenaikan lebih tinggi lagi: CUAN naik 21 persen, BRPT melonjak 19,86 persen, TPIA menguat 21,81 persen dengan nilai transaksi Rp3,4 triliun.

Total nilai transaksi mencapai Rp28 triliun — hampir dua kali lipat rata-rata harian normal — dengan 708 saham menguat dan hanya 99 melemah. Namun struktur ini penting: volume besar dipimpin oleh institusi domestik dan investor individual yang merespons sinyal buyback, bukan oleh pembalikan posisi asing.

Kenaikan BI Rate seharusnya bekerja melalui jalur berbeda — meningkatkan imbal hasil untuk menarik portofolio asing masuk ke SBN dan SRBI, yang kemudian memperkuat Rupiah, yang kemudian mengurangi tekanan risk-off terhadap saham. Namun hari ini, IHSG melompat 7 persen sementara data inflow asing belum terkonfirmasi — artinya rebound ini bergerak mendahului mekanisme yang seharusnya menggerakkannya.

Pertanyaan yang ditinggalkan: jika institusi domestik dan buyback pemerintah yang mengangkat IHSG hari ini, apakah itu cukup untuk menjawab masalah utama yang membuat BI terpaksa menaikkan rate?

Sinyal Obligasi

Pasar obligasi hari ini memberi jawaban yang berbeda dari pasar saham. Yield SBN 10 tahun telah bertengger di 7,31 persen, naik dari 7,14 persen kemarin, dan sejak awal tahun tenor 1 tahun telah melonjak 44,68 persen dari 4,99 persen ke 7,22 persen — mendekati fenomena inverted yield curve di mana tenor pendek melebihi tenor panjang.

Pasar obligasi adalah tempat dana asing masuk dan keluar pertama kali. Ketika yield terus naik meski BI sudah mengintervensi — termasuk pembelian SBN sekunder senilai Rp123,1 triliun year-to-date — artinya tekanan jual dari investor asing belum berhenti. Ekonom David Sumual dari BCA mengingatkan bahwa inverted yield curve mencerminkan ekspektasi pasar terhadap perlambatan ekonomi ke depan, bukan hanya respons jangka pendek terhadap suku bunga.

Analis Ramdhan Ario Maruto dari Anugerah Sekuritas menilai pernyataan pemerintah soal fundamental yang kuat belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor asing — mereka menyoroti keberlanjutan arah fiskal Indonesia di tengah beban bunga yang meningkat. Risiko defisit yang membesar, ditambah harga minyak yang masih di atas $93 per barel, menempatkan postur fiskal dalam tekanan ganda.

Cadangan devisa $144,9 miliar masih setara 5,6 bulan impor — di atas standar internasional 3 bulan. Namun yang diukur pasar bukan jumlahnya, melainkan apakah penurunan cadev berhasil menstabilkan Rupiah. Lima bulan penurunan berturut-turut dengan total $11,57 miliar, dan Rupiah masih di Rp18.141, menunjukkan efisiensi intervensi yang belum meyakinkan.

Satu variabel kunci yang bisa membalik arah ini adalah data CPI AS Mei yang dirilis Rabu besok — diperkirakan naik 4,2 persen year-on-year. Jika inflasi AS lebih tinggi dari ekspektasi, ekspektasi pemangkasan Fed semakin terkikis, dan selisih imbal hasil antara dolar dan Rupiah tetap melebar meski BI sudah menaikkan rate ke 5,50 persen. Sebaliknya, jika CPI AS sesuai atau di bawah ekspektasi, ruang bagi arus masuk portofolio ke SRBI berbunga tinggi terbuka lebih lebar.

Rebound IHSG hari ini adalah sinyal bahwa valuasi domestik sudah cukup menarik bagi institusi lokal. Namun stabilisasi Rupiah membutuhkan sesuatu yang berbeda — bukan hanya harga saham BUMN yang ditopang buyback, melainkan arus masuk nyata ke instrumen SBN dan SRBI yang bisa diverifikasi dari data inflow asing minggu depan. Jika yield SBN masih bergerak naik setelah RDG Bulanan 17-18 Juni, itu menandakan bahwa paket kebijakan 9 Juni belum membalik arus yang sebenarnya menjadi target BI.