DMO US70 vs HBA US123|PLN Kekurangan 20 Juta Ton, Pemadaman Jawa Berlanjut

Harga Bagus, Tapi PLN Kekurangan Batu Bara

PLN kekurangan 20 juta ton batu bara kalori medium untuk pembangkit listrik tahun ini. Ini bukan kekurangan stok di pasar — harga batu bara acuan akhir Juni 2026 justru naik ke US$123 per ton, tertinggi tahun ini. Botol neknya adalah harga DMO: pemerintah mewajibkan penambang menjual ke PLN di US$70 per ton, sementara harga pasar kalori medium sudah US$84,53 per ton dan terus naik.

Menteri ESDM Bahlil mengakui langsung di rapat DPR pada 15 Juni 2026: "Harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada." Stripping ratio penambangan batu bara kalori medium sudah mencapai angka 10 hingga 12, artinya biaya produksi terus membengkak. Dengan DMO dipatok US$70, margin penambang untuk jenis batu bara ini sudah negatif atau mendekati nol.

Hasilnya: dari 154 juta ton kebutuhan PLN tahun ini, baru 134 juta ton yang terkontrak. Sisanya 20 juta ton belum ada yang mau meneken kontrak. Pemadaman listrik bergilir di Jawa — dari Bandung hingga Jakarta — adalah konsekuensi langsung dari celah kontrak ini, bukan semata masalah teknis mesin pembangkit seperti yang diklaim pemerintah.

Kebijakan RKAB yang Memperburuk Masalah

Di balik gap kontrak ini ada keputusan kebijakan yang kontradiktif. Kementerian ESDM di bawah Bahlil memangkas quota produksi batu bara nasional dari 900 juta ton ke 600 juta ton untuk 2026 — alasannya menyeimbangkan pasar global agar harga terdorong naik. Strategi ini berhasil: HBA naik ke US$123.

Tapi kenaikan harga ini justru memperburuk masalah DMO. Semakin tinggi harga pasar, semakin besar kerugian penambang yang dipaksa jual ke PLN di US$70. Kebijakan yang dirancang untuk menaikkan harga komoditas secara tidak langsung memperparah defisit pasokan listrik domestik.

Sentinel Energy Indonesia (SEI) mengkritik langsung: perubahan RKAB yang baru terealisasi sekitar 580 juta ton pada awal tahun menciptakan ketidakpastian di sektor hulu — investasi alat berat tertunda, kontrak jangka panjang terganggu, dan HOP (Hari Operasi Pembangkit) di sejumlah PLTU Jawa sudah mendekati batas minimum operasional. Pemerintah menyebut ini masalah teknis mesin. SEI menyebut ini akibat tersendatnya pasokan dari hulu. Dua klaim yang berbeda dari fakta yang sama.

Inilah yang membuat situasi ini sulit dibaca: jika pemerintah longgarkan kuota produksi seperti yang disinyalkan Bahlil, HBA bisa turun, tapi pasokan PLN membaik. Jika DMO dinaikkan untuk menarik penambang, biaya listrik nasional naik. Kedua jalan keluar punya biaya politik yang berbeda.

Yang Harus Diperhatikan Pemegang Saham Batubara

Pemegang saham PTBA dan ADRO menghadapi keputusan yang tidak bisa ditunda. Di satu sisi HBA sedang kuat di US$123 — kondisi bagus untuk ekspor. Di sisi lain, tekanan politik akibat pemadaman Jawa memaksa pemerintah bertindak cepat, dan tindakan itu bisa berupa dua hal yang berlawanan dampaknya.

Skenario pertama: pemerintah menaikkan harga DMO mendekati harga pasar. Ini positif untuk margin penambang pada porsi DMO, tapi berarti beban subsidi listrik naik — PLN atau pemerintah yang menanggung selisihnya.

Skenario kedua: pemerintah memperluas quota ekspor sambil memaksa suplai DMO lewat mekanisme penalti atau BPKP. Ini menekan margin tanpa kompensasi harga.

Tim pengadaan PLN-Dirjen Minerba-BPKP yang baru dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo adalah sinyal bahwa pemerintah belum memutuskan arah — mereka sedang mengaudit dulu. Keputusan tim ini adalah trigger yang harus ditunggu, bukan laporan keuangan kuartal berikutnya.

Risiko yang harus diwaspadai: jika RKAB quota diperlonggar demi menyelesaikan defisit PLN, tekanan pasokan global akan meningkat dan HBA bisa koreksi — menggerus keuntungan ekspor yang selama ini menopang saham tambang. Pemegang saham menunggu satu sinyal: arah kebijakan DMO pasca-rapat tim pengadaan, bukan pergerakan HBA hari ini.