Fiskal RI di Ujung Tanduk|Beban Subsidi Meledak

Hormuz Tekan APBN

Pemerintah Indonesia sedang berhadapan dengan dua tekanan yang datang bersamaan. Harga minyak dunia melonjak jauh di atas asumsi APBN, sementara pemerintah memilih tidak menaikkan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Dua keputusan ini tidak bisa dijalankan sekaligus tanpa konsekuensi fiskal yang serius.

APBN 2026 dirancang dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia di angka 70 dolar per barel, dengan target defisit 2,68 persen dari PDB. Namun sejak konflik Iran-AS memanas di awal Maret, harga ICP sempat menyentuh 100 dolar per barel. Rata-rata periode Januari hingga awal April sudah menyentuh 77,8 dolar, dan kini bergerak di kisaran 79 hingga 80 dolar. Setiap kenaikan satu dolar di atas asumsi langsung menambah beban subsidi energi tanpa kompensasi penerimaan yang setara.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebutnya secara eksplisit: kalau harga keekonomian naik tetapi harga BBM dipertahankan, subsidinya membengkak. Kalau dibiarkan, defisit bisa menembus 3 persen. Batas 3 persen bukan sekadar angka teknis — itu ambang batas yang diatur undang-undang, dan pelanggarannya akan langsung memukul persepsi risiko investor terhadap surat utang negara.

Respons pemerintah adalah refocusing belanja. Program makan bergizi gratis dipangkas alokasinya pada hari Sabtu dan masa libur. Proyek yang layak secara bisnis didorong ke skema swasta. Di sisi penerimaan, pemerintah mengandalkan windfall dari kenaikan harga batu bara dan CPO untuk menahan pelebaran defisit. Ini adalah strategi yang terukur, tetapi juga strategi yang menyiratkan bahwa ruang gerak fiskal memang sudah menyempit.

Pertanyaannya bukan apakah fiskal RI akan jebol hari ini. Pertanyaannya adalah: seberapa panjang konflik di Selat Hormuz akan berlangsung. Jika negosiasi AS-Iran menemui jalan buntu hingga kuartal ketiga, rata-rata ICP sepanjang tahun bisa melampaui 85 dolar, dan refocusing belanja saja tidak akan cukup untuk menahan defisit di bawah batas aman.

Transmisi Suku Bunga Macet

Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan sejak September 2025 ke level 4,75 persen. Tapi di sisi kredit perbankan, transmisi itu berjalan sangat lambat. Ini bukan keanehan teknis — ini cerminan dari struktur persaingan dana di industri perbankan Indonesia.

Data OJK menunjukkan rata-rata suku bunga kredit rupiah pada Februari 2026 tercatat 8,80 persen, turun hanya 44 basis poin secara tahunan dari 9,22 persen. Penurunan suku bunga acuan yang sudah berjalan lebih dari enam bulan hanya menghasilkan separuh dari respons yang diharapkan. Penyebabnya ada di sisi pendanaan: bank-bank besar bersaing ketat memperebutkan dana pihak ketiga dari nasabah korporasi besar yang memiliki daya tawar tinggi. Nasabah dengan dana besar bisa bernegosiasi untuk mendapatkan bunga deposito lebih tinggi, sehingga cost of fund perbankan tetap kaku meskipun BI Rate sudah turun.

OJK telah menerbitkan POJK No. 13 Tahun 2024 yang mewajibkan bank membuka komponen pembentuk Suku Bunga Dasar Kredit secara transparan. Teorinya: transparansi memaksa kompetisi yang lebih sehat dan mempercepat transmisi. Praktiknya: efek kebijakan ini baru akan terasa dalam beberapa kuartal ke depan.

Yang menjadi perhatian lebih besar adalah konteksnya. Tekanan rupiah yang sudah menembus kisaran 17.200 per dolar memberi sinyal bahwa Bank Indonesia kemungkinan akan menahan suku bunga dalam pertemuan mendatang, bukan memangkasnya lebih jauh. Kalau suku bunga acuan tidak bergerak turun lagi, maka satu-satunya pendorong transmisi adalah persaingan pasar — yang sudah terbukti berjalan lambat.

Kondisi ini menciptakan paradoks: sektor riil membutuhkan kredit yang lebih murah untuk menjaga momentum pertumbuhan di atas 5,5 persen, tetapi perbankan tidak bisa menurunkan bunga kredit secara agresif tanpa mengorbankan margin atau likuiditas. Jika pertumbuhan kredit melambat di kuartal dua, itu akan menjadi sinyal awal bahwa target pertumbuhan ekonomi paruh pertama 2026 mungkin lebih sulit dari yang diproyeksikan.

Nikel Kembali Menguat

Di tengah tekanan makro yang menekan IHSG, ada satu komoditas yang bergerak berlawanan. Harga nikel berjangka di London Metal Exchange menembus 19.350 dolar per ton — tertinggi sejak Juni 2024 — dan kenaikannya bukan kebetulan.

Ada dua faktor yang bekerja bersamaan. Pertama, Kementerian ESDM memangkas kuota produksi nikel dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 190 hingga 200 juta ton, jauh di bawah RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton. Pemotongan hampir 50 persen dari kuota produksi ini langsung mengubah ekspektasi pasokan global. Kedua, kekurangan sulfur secara global — bahan yang digunakan dalam proses pemurnian nikel — semakin memperketat prospek ketersediaan logam baterai ini. Tambang Nikel Weda Bay milik Eramet bahkan akan menghentikan produksi pada bulan Mei karena efek gabungan kedua faktor tersebut.

Kenaikan 10 persen sejak dimulainya perang Iran ini bukan hanya soal gangguan satu tambang. Ini sinyal bahwa pasar mulai menghitung ulang neraca pasokan-permintaan nikel secara lebih konservatif.

Bagi Indonesia, ini adalah momen yang kompleks. Strategi pemangkasan kuota memang berhasil mendorong harga, dan secara potensial menguntungkan produsen nikel domestik yang terintegrasi seperti mereka yang bergerak di jalur baterai kendaraan listrik. Namun pemerintah sendiri menyadari risikonya: relaksasi kuota yang prematur akan membanjiri pasar lagi dan membalik kenaikan harga yang sudah susah payah dibangun.

Jika harga nikel bertahan di atas 19.000 dolar per ton hingga kuartal ketiga, penerimaan royalti dan dividen dari emiten nikel berpotensi menjadi satu dari sedikit penopang fiskal yang pemerintah bisa andalkan di tengah tekanan subsidi BBM. Dua berita besar ini — fiskal tertekan di satu sisi, nikel menguat di sisi lain — sebenarnya terhubung melalui satu variabel: harga komoditas. Yang perlu dicermati dalam dua minggu ke depan adalah apakah negosiasi Hormuz menghasilkan sinyal gencatan senjata. Kalau Selat Hormuz dibuka kembali, harga minyak turun, beban subsidi berkurang, dan tekanan fiskal mereda. Tapi dalam skenario yang sama, harga nikel kemungkinan juga akan terkoreksi karena sentimen risiko global membaik dan arus modal kembali ke aset berisiko. Dua kabar baik sekaligus belum tentu bisa datang bersamaan.

Benchmark yang perlu diperhatikan: perkembangan negosiasi AS-Iran menjelang 16 Mei 2026, tanggal berakhirnya relaksasi sanksi Rusia yang menopang pasokan minyak alternatif Asia. Dan dari domestik: data pertumbuhan kredit kuartal pertama yang akan segera dirilis — jika angkanya di bawah 10 persen secara tahunan, tesis transmisi moneter yang lambat akan semakin kuat konfirmasinya.