Fraud CPO Rp1,48 T|Ekspor Satu Pintu, Asing Keluar?

Skema Segitiga Singapura

Sepuluh eksportir CPO terbesar Indonesia melaporkan nilai ekspor ke otoritas bea cukai, namun angka yang sama di sisi importir Amerika Serikat menunjukkan selisih hingga 57 persen. Kementerian Keuangan menyebut sampel tiga pengapalan saja sudah mencerminkan kebocoran USD 84 juta, setara Rp1,48 triliun. Skema yang digunakan bukan sekadar kelalaian administrasi — kargo sawit dikirim langsung dari pelabuhan Indonesia ke pembeli akhir, tetapi dokumen penjualan melewati perusahaan cangkang di Singapura dengan harga jauh di bawah pasar, sebelum ditagihkan ulang ke negara tujuan dengan harga penuh.

Kejaksaan Agung mengonfirmasi status penyidikan sudah dinaikkan sejak sekitar satu bulan lalu, dan pemeriksaan saksi dari perusahaan yang berafiliasi dengan konglomerat besar — klaster Martua Sitorus, Sukanto Tanoto, Bachtiar Karim, dan Keluarga Widjaja — sedang berjalan. Ini bukan penyelidikan yang tiba-tiba muncul dari satu laporan; Menkeu Purbaya menyampaikan temuannya langsung kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas 21 Mei 2026, dan respons institusional bergerak cepat sesudahnya.

Yang perlu dicermati bukan besaran angka Rp1,48 triliun itu sendiri, melainkan bahwa angka tersebut berasal dari sampel acak tiga pengapalan saja. Jika praktik serupa berlaku di seluruh volume ekspor CPO tahunan Indonesia, skala kebocoran devisa yang sesungguhnya jauh melampaui apa yang sudah teridentifikasi. Posisi tawar investor terhadap saham emiten yang namanya masuk daftar pemeriksaan berubah bukan karena ada vonis, tetapi karena risiko litigasi dan reputasi yang kini harus dimasukkan ke dalam valuasi.

Investor yang memegang saham Wilmar International di Singapura sudah merasakannya lebih dulu — harga saham Wilmar tertekan setelah nama klaster Martua Sitorus muncul dalam daftar. Di Jakarta, pengaruh langsung ke saham emiten terafiliasi masih dalam tahap price discovery, karena sebagian dari mereka tidak tercatat di BEI. Namun pertanyaan yang kini belum terjawab bukan soal siapa yang bersalah, melainkan apakah pemerintah akan menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum saja — atau melalui perubahan struktural yang lebih besar pada sistem ekspor komoditas itu sendiri.

DSI: Solusi atau Risiko Baru

Jawaban pemerintah terhadap skandal CPO itu sudah terlihat dalam pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, BUMN ekspor baru yang dirancang menjadi satu-satunya pintu resmi untuk ekspor sawit, batu bara, dan ferroalloy. Logikanya langsung: jika skema segitiga Singapura bisa terjadi selama puluhan tahun karena banyaknya jalur transaksi yang tidak terpantau, maka sentralisasi ekspor melalui satu entitas negara seharusnya menutup celah itu. Presiden Prabowo menyetujui struktur ini, dan PP terkait sedang disiapkan.

Pasar tidak merespons dengan ketenangan yang sama. Analis pasar uang menyebut langsung bahwa pembentukan DSI menjadi salah satu alasan investor asing keluar dari pasar saham Indonesia — bukan karena setuju DSI adalah ide buruk, tetapi karena tata kelolanya belum jelas. Siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana harga jual ditetapkan? Apakah DSI akan mengambil margin dari eksportir swasta, atau hanya menjadi agregator administrasi? Ketidakpastian tata kelola dalam struktur ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar adalah variabel yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh fund manager asing.

Sejumlah ekonom menilai timing DSI tidak tepat — dibentuk di tengah kondisi rupiah yang sudah mendekati Rp17.900, ketika pasar sedang mencari sinyal stabilitas, bukan reformasi besar yang butuh waktu untuk dipahami. DPR juga menyuarakan kekhawatiran soal risiko sentralisasi ekonomi dan potensi monopoli negara. Bahkan asosiasi industri sawit meminta DSI difokuskan sebagai pengawas digital, bukan trader langsung, supaya tidak menggeser peran eksportir swasta yang sudah membangun jaringan pembeli global selama bertahun-tahun.

Dana asing yang keluar dari saham sektor komoditas — terutama emiten sawit dan batu bara yang kini bersinggungan dengan baik skandal CPO maupun ketidakpastian DSI — tidak secara otomatis berotasi ke luar Indonesia. Sebagian bergerak ke aset lain di dalam negeri. Namun pergerakan itu bergantung pada satu kondisi yang belum terpenuhi: apakah tata kelola DSI akan diumumkan dengan cukup detail untuk menghilangkan ambiguitas soal siapa yang menanggung risiko harga jika pasar bergerak antara waktu pengapalan dan pembayaran.

MSCI, Rotasi, Siapa Masih Beli

Di tengah tekanan ganda dari skandal CPO dan ketidakpastian DSI, hari Jumat 29 Mei 2026 adalah effective date rebalancing MSCI — momen ketika dana pasif global yang mengikuti indeks diwajibkan menyesuaikan portofolio. IHSG ditutup melemah ke 6.127 dengan net foreign sell Rp1,89 triliun di pasar reguler. Tekanan forced selling ini sudah diprediksi sejak pertengahan Mei, ketika MSCI mengumumkan 13 saham Indonesia keluar dari indeks global small cap, termasuk ANTM, sementara GOTO dibekukan seluruh perubahannya karena saham diperdagangkan di harga minimum Rp50.

Yang kontras adalah pergerakan saham-saham Prajogo Pangestu — BREN, CUAN, TPIA, DSSA — yang justru melesat dan mendominasi daftar top gainer pada hari yang sama. Penjelasannya bukan eksotis: saham-saham tersebut tidak masuk daftar keluar MSCI, tidak terpapar langsung oleh skandal CPO, dan tidak bersinggungan langsung dengan struktur DSI. Dana domestik dan sebagian dana asing yang sudah selesai membuang posisi di saham terkena rebalancing berotasi ke saham dengan likuiditas dan market cap besar yang tidak terkontaminasi oleh dua narasi dominan hari ini.

Total net foreign sell dari awal Januari hingga pertengahan Mei 2026 sudah mencapai Rp50,63 triliun. Angka ini mencerminkan tren yang lebih panjang dari sekadar hari ini — dana pasif global secara bertahap mengurangi eksposur ke pasar negara berkembang, dan Indonesia mendapat tekanan berlapis: rebalancing indeks, pelemahan rupiah, dan kini risiko regulasi dari DSI. Setelah effective date MSCI terlewati, tekanan forced selling secara teknikal berkurang. Variabel yang menentukan apakah IHSG bisa stabil di atas 6.100 bukan lagi rebalancing, melainkan seberapa cepat pemerintah merilis detail operasional DSI yang cukup untuk mengurangi ketidakpastian tata kelola.

Jika PP ekspor komoditas diterbitkan dengan klausul yang jelas soal mekanisme harga dan margin DSI sebelum akhir Juni, dana asing yang saat ini menunggu di luar bisa mulai kembali masuk ke saham komoditas. Jika detail tata kelola DSI terus tertunda sementara Kejagung memperluas pemeriksaan ke lebih banyak perusahaan sawit, tekanan keluar dari sektor ini tidak akan berhenti di level hari ini — dan IHSG di bawah 6.100 menjadi kondisi yang perlu dicermati.