Konflik AS-Iran vs IHSG|Rupiah di Rp17.400, siapa yang tahan?

Minyak & Pasar RI

Hari ini IHSG ditutup melemah 0,95%, tapi angka itu menyembunyikan sesuatu yang lebih penting dari sekadar penurunan indeks. Di tengah sesi pertama, indeks sempat anjlok lebih dari 1% ke level 6.890 — lalu memantul singkat ke zona hijau — lalu kembali melemah saat sesi kedua berakhir. Dua arah dalam satu hari bukan cerminan kebingungan investor, melainkan cerminan dua tekanan berbeda yang bergerak secara bersamaan namun dengan mekanisme yang berlawanan.

Tekanan pertama datang dari Timur Tengah. Donald Trump pada hari Minggu menolak tanggapan Iran atas proposal perdamaian terbaru, menyebutnya "sama sekali tidak dapat diterima." Penolakan itu menutup kembali harapan atas dibukanya Selat Hormuz, yang selama 11 minggu terakhir telah menjadi titik gangguan pasokan energi global. Harga minyak Brent langsung melesat 4,28% menuju US$105,6 per barel, sementara WTI menembus US$100,05. Bagi Indonesia, harga minyak yang tinggi bukan hanya tekanan impor — ia memperbesar defisit neraca transaksi berjalan, mendorong permintaan dolar, dan memperlemah rupiah. Hari ini rupiah menyentuh Rp17.414 per dolar AS, melemah untuk dua hari perdagangan berturut-turut.

Yang membuat pergerakan ini bukan sekadar sentimen adalah mekanisme transmisinya ke pasar saham. Saham-saham big caps yang paling menekan IHSG hari ini bukan hanya bank — melainkan juga emiten energi dan komoditas yang langsung terpapar fluktuasi harga minyak dan biaya logistik. Saham DSSA menekan IHSG 9,3 poin, BREN menekan 7,78 poin, TPIA menekan 5,71 poin. Di sisi lain, BMRI turun 7,99% — namun ini merupakan ex-date dividen, bukan cerminan tekanan fundamental perbankan hari ini. Artinya, tanpa faktor dividen BMRI, tekanan sesungguhnya pada IHSG berasal dari sektor energi dan komoditas, bukan dari bank.

Namun di sinilah narasi hari ini menjadi lebih rumit dari yang terlihat di permukaan.

Royalti Tambang & Pembalikan

Di saat harga minyak mendorong inflasi biaya di sisi hulu, pemerintah hari ini justru mengirimkan sinyal yang berlawanan arah ke sektor pertambangan. Sejak pekan lalu, pasar sudah memperhitungkan rencana kenaikan royalti mineral dan batu bara — termasuk wacana windfall tax atas komoditas yang harganya melonjak. Emas kini rata-rata US$4.746 per troy ounce, jauh di atas rata-rata 2025 di US$3.376. Tembaga rata-rata US$12.655 per dmt, naik dari US$9.810. Dengan harga setinggi ini, logika pemerintah untuk menaikkan royalti terasa masuk akal secara fiskal — namun bagi investor tambang, itu berarti margin yang lebih tipis di tengah biaya operasional yang sudah tinggi.

Itulah yang mendorong tekanan jual pada saham-saham tambang pagi ini. ADMR turun 6%, AADI amblas 4,77%, AMMN melemah. Sektor pertambangan sendiri sudah mencatat kontraksi 2,14% pada kuartal I 2026 — satu-satunya sektor yang berkontraksi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional 5,61%. Kadin dan Apindo menyebut kombinasi pelemahan permintaan global, kenaikan biaya energi dan logistik, serta tekanan regulasi royalti sebagai penyebab utama. Dengan revisi PP Nomor 19/2025 yang rencananya berlaku Juni 2026, kontraksi sektor tambang diperkirakan berlanjut pada kuartal kedua.

Namun di tengah sesi kedua, Kementerian ESDM mengumumkan penundaan kenaikan tarif royalti untuk sejumlah komoditas. Dalam hitungan menit, saham INCO melejit 11,52%, TINS melonjak 6,59%, MBMA naik 6,03%, MDKA melompat 5,76%. IHSG berbalik ke zona hijau secara singkat. Ini bukan reli karena kondisi fundamental membaik — ini adalah reli akibat hilangnya tekanan regulasi jangka pendek. Saat kejelasan tentang kebijakan royalti kembali menguap, pasar kembali melemah hingga penutupan.

Pembalikan intraday ini mengungkap sesuatu yang lebih signifikan: pasar saat ini lebih sensitif terhadap kepastian regulasi domestik daripada terhadap pergerakan harga komoditas global itu sendiri. Pertanyaan yang tersisa bukan kapan royalti naik, melainkan apakah penundaan ini memberi waktu bagi investor untuk menilai ulang posisi, atau justru memperparah ketidakpastian yang sudah ada.

DHE SDA & Cadangan Devisa

Kedua tekanan itu — minyak yang mahal dan ketidakpastian regulasi tambang — bertemu di satu titik: rupiah dan cadangan devisa. Di sinilah kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam menjadi variabel penentu yang sesungguhnya.

Cadangan devisa Indonesia per April 2026 turun ke US$146,2 miliar, turun US$10,3 miliar dari posisi sebelumnya. Bank Indonesia telah menggunakan cadangan itu untuk intervensi menjaga kurs di tengah tekanan eksternal. Pemerintah menjawab dengan revisi aturan DHE SDA yang mulai berlaku 1 Juni 2026: eksportir wajib menempatkan 100% devisa di bank Himbara selama 12 bulan, dan konversi ke rupiah dibatasi maksimal 50%. Menteri Keuangan Purbaya menyebut dampaknya "hampir setara dengan surplus dari sektor migas."

Namun ekonom CORE Indonesia mengingatkan bahwa dana DHE yang ditempatkan di Himbara tidak otomatis menjadi cadangan devisa BI. Untuk masuk ke cadangan resmi, BI harus menyerapnya melalui instrumen moneter seperti SVBI atau operasi swap valas. Pada periode Maret-September 2025, hanya 22% DHE yang bertahan dalam bentuk valas di sistem domestik — sisanya dikonversi atau mengalir keluar. Aturan baru dirancang untuk menutup celah itu, termasuk melarang praktik eksportir yang memasukkan dana ke bank kecil lalu mengalirkannya ke luar negeri.

Perkiraan dampak paling realistis: tambahan likuiditas valas belasan miliar dolar AS dalam satu hingga dua tahun pertama implementasi, dengan sebagian besar digunakan untuk mengisi ulang cadangan yang sudah terkuras. Bukan booster rupiah, melainkan peredam volatilitas — perbedaan yang penting bagi investor yang menghitung berapa lama BI masih bisa mempertahankan kurs tanpa menguras cadangan lebih jauh.

Titik verifikasi yang perlu dicermati: apakah cadangan devisa bulan Mei bisa stabil di atas US$145 miliar setelah aturan DHE mulai berlaku, dan apakah yield SBN tetap terkendali di bawah tekanan rupiah yang sudah di atas Rp17.400. Jika cadangan kembali turun melewati US$143 miliar sebelum implementasi DHE berjalan penuh, sinyal bahwa tekanan intervensi lebih besar dari kemampuan aturan baru untuk menutupnya — dan BSF yang saat ini masih disimpan sebagai opsi krisis bisa terpaksa diaktifkan lebih cepat dari perkiraan pasar.