MSCI Hapus Saham RI|Krisis Kepercayaan Pasar

Eksodus Dana Asing

IHSG hari ini tidak sekadar turun — ia kembali ke level yang terakhir terlihat saat pandemi Covid-19 melanda, ketika kapitalisasi pasar lenyap Rp5.278 triliun dari puncaknya di bulan Januari lalu. Yang membuat angka ini sulit dicerna bukan besarannya, melainkan kecepatannya: koreksi 4,3% ini terjadi sebelum pasar Indonesia sempat memproses satu sentimen pun dari luar negeri.

MSCI mengumumkan penghapusan 18 saham Indonesia dari indeksnya pada 13 Mei, dan pada saat yang sama FTSE Russell menyatakan akan mendepak saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration. Dampaknya bukan sekadar rebalancing teknis. Dana pasif global yang melacak indeks-indeks ini tidak punya pilihan — mereka wajib menjual sebelum efektif berlaku, dan penjualan itu terjadi hari ini.

Saham-saham konglomerat Prajogo Pangestu menjadi korban paling tampak: CUAN anjlok 14,12%, TPIA turun 14,88%, BREN rontok 8,44%. Ini bukan kepanikan ritel — ini adalah eksekusi algoritmik passive funds yang membuang posisi karena mandat indeks berubah, bukan karena fundamental berubah. Investor asing membukukan net sell Rp1,35 triliun hanya di sesi pertama, sementara total modal asing yang kabur sepanjang hari mencapai Rp2,8 triliun.

Namun yang membuat pola ini tidak biasa adalah bahwa penurunan tidak berhenti di level yang secara teknikal seharusnya menjadi support. IHSG sempat menyentuh 6.398 — lebih dalam dari perkiraan analis mana pun — sebelum rebound ke 6.599 di penutupan. Artinya, ada gelombang jual kedua yang bukan berasal dari passive funds, dan asal-usulnya mengarah ke sesuatu yang lebih fundamental dari sekadar rebalancing indeks.

Pernyataan Prabowo dan Runtuhnya Kepercayaan

Gelombang jual kedua itu bersumber dari sebuah kalimat. Pada Sabtu, 16 Mei, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada publik bahwa masyarakat desa tidak perlu khawatir soal Rupiah karena "mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa-desa tidak pakai dolar." Pada Senin pagi, komentar itu sudah beredar di desk trading seluruh Asia, dan pasar membacanya sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak menganggap pelemahan Rupiah sebagai urgensi kebijakan.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menyebutnya langsung: pernyataan pejabat negara seharusnya lebih berhati-hati karena pasar sangat sensitif terhadap komunikasi pemerintah, terutama menyangkut stabilitas ekonomi. Ini bukan kritik protokoler — ini adalah penjelasan mekanis tentang mengapa Rupiah menembus Rp17.668 per dolar AS, level penutupan terlemah sepanjang sejarah, meski BI sudah mengintervensi pasar secara agresif.

Transmisi langsungnya terbaca jelas dari data capital flow: di atas tekanan passive fund dari MSCI, ada lapisan jual tambahan dari investor aktif yang mempertimbangkan ulang eksposur mereka ke aset Indonesia secara lebih mendasar. DSSA kena ARB, AMMN jatuh 14,86%, MDKA terkoreksi 12,09% — saham-saham ini tidak masuk daftar hapus MSCI, tetapi ikut terjual. Itu adalah sinyal bahwa yang dijual bukan portofolio indeks, melainkan Indonesia sebagai kategori investasi.

Prabowo kemudian memanggil Menkeu Purbaya, Menko Airlangga, dan Gubernur BI Perry Warjiyo ke Istana sore hari — langkah yang mengakui bahwa kerusakan sudah melampaui mekanisme teknis pasar. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah intervensi akan dilakukan, tetapi apakah intervensi yang tersisa masih cukup untuk membalikkan narasi yang sudah bergerak.

BI Habiskan US$10 Miliar, DPR Minta Perry Mundur

Perry Warjiyo membuka angka yang belum pernah diungkapkan sebelumnya: Bank Indonesia telah menggunakan sekitar US$10 miliar cadangan devisa untuk mengintervensi Rupiah — kombinasi transaksi spot di dalam dan luar negeri, plus skema hedging agar devisa tidak terkuras lebih cepat. Cadangan devisa turun dari US$156 miliar di Desember 2025 menjadi US$146,2 miliar per April 2026, dan indikator kecukupan IMF masih terpenuhi di angka 114 dari minimum 100.

Namun Rupiah tetap ditutup di Rp17.640 — rekor penutupan terlemah sepanjang sejarah. Artinya, US$10 miliar intervensi itu bukan tidak efektif, tetapi hanya cukup untuk memperlambat pelemahan, bukan membalikkannya. Perry sendiri menegaskan ini bukan "business as usual" — "sudah all out," katanya di hadapan Komisi XI DPR.

Di sisi lain kalimat itu, anggota DPR Primus Yustisio menarik kesimpulan yang berbeda: jika sudah all out tetapi Rupiah tetap mencetak rekor terlemah, maka saatnya mempertimbangkan pergantian Gubernur BI. Tekanan politik ini bukan sekadar retorika parlemen — ia menambahkan lapisan ketidakpastian baru yang pasar baca sebagai risiko kebijakan ke depan, tepat di minggu di mana Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 Mei akan menentukan apakah BI Rate bertahan di 4,75% atau bergerak.

BI memperkirakan Rupiah akan kembali menguat mulai Juli-Agustus 2026 seiring berkurangnya tekanan musiman dividen dan Haji. Tapi kondisi itu membutuhkan dua hal yang kini sama-sama tidak pasti: konflik Iran-AS mereda sehingga harga minyak tidak terus mendorong inflasi AS, dan Kevin Warsh yang baru resmi memimpin The Fed hari ini tidak memberikan sinyal hawkish yang memperpanjang era suku bunga tinggi global. Jika salah satu dari dua kondisi itu gagal terpenuhi, level Rp17.700 yang disebut analis sebagai resistance psikologis berikutnya bukan lagi skenario ekstrem — melainkan baseline. Verifikasi pertama ada di RDG BI 20 Mei: jika BI menaikkan rate, itu sinyal bahwa mereka tidak lagi percaya intervensi devisa cukup; jika menahan, pasar akan bertanya apakah mereka punya ruang yang tersisa.