PDB 5,61% Kalahkan China|Rupiah Justru Cetak Rekor Terlemah

PDB vs Rupiah

Pada hari yang sama Indonesia mengumumkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak 2022, rupiah mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Dua fakta itu tidak seharusnya hidup berdampingan — tapi itulah yang terjadi pada Selasa, 5 Mei 2026.

BPS mengumumkan PDB kuartal I-2026 tumbuh 5,61% secara tahunan, melampaui China yang hanya 5,0%, Malaysia 5,3%, bahkan Amerika Serikat yang hanya 2,7%. Konsumsi rumah tangga menjadi motor utama dengan kontribusi 54,36% terhadap PDB. Belanja pemerintah melesat 21,81%, didorong pembayaran THR dan program Makan Bergizi Gratis. IHSG yang sebelumnya turun 0,71% di pagi hari langsung berbalik naik lebih dari 1%, menyentuh level 7.065.

Tapi rupiah tidak merespons angka itu. Di saat yang sama, rupiah melemah ke Rp17.424 per dolar AS — rekor terlemah sepanjang sejarah. Kepala Makroekonomi INDEF Rizal Taufikurahman menyebut nilai tukar ini sudah melampaui fundamental. Menurutnya, nilai wajar rupiah secara fundamental ada di kisaran Rp16.500–Rp16.900. Artinya ada premi risiko sebesar lebih dari Rp500 yang sedang dibayarkan pasar — bukan karena ekonominya lemah, tapi karena kepercayaan investor global sedang rapuh.

Penyebabnya bukan dari dalam negeri. Di Selat Hormuz, AS dan Iran terlibat saling tembak. Iran menyerang Uni Emirat Arab dengan drone dan rudal. Trump memperingatkan Iran akan "dihapus dari muka bumi." Harga minyak Brent sempat menembus US$115 per barel sebelum melandai ke US$113. Dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang G-10 sebagai aset safe haven. Rupiah melemah 3,65% dalam periode ini — lebih rendah dari Peso Filipina yang turun 6,58%, tapi tekanannya tetap nyata.

Yang menjadi masalah bukan pelemahan rupiah hari ini saja. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa data ekonomi sekuat ini pun tidak mampu membalikkan arah rupiah. Seperti yang dikatakan analis: pertumbuhan PDB positif berfungsi sebagai bantalan, bukan katalis pemulihan.

Asing Hengkang dari SBN

Pelemahan rupiah bukan sekadar sentimen sesaat — ada arus modal yang bergerak di baliknya. Kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara turun dari 14,36% pada April 2025 menjadi 12,75% per akhir April 2026. Dalam satu tahun, hampir Rp37 triliun keluar dari pasar obligasi domestik.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menjelaskan mekanismenya. Yield SUN 10 tahun memang masih di 6,8% — angka yang secara nominal menarik. Tapi investor asing menghitung lebih dari sekadar kupon. Mereka memasukkan risiko kurs, risiko harga obligasi, risiko fiskal, dan risiko arus keluar. Jika rupiah melemah 4–5% dalam beberapa bulan sementara yield hanya 6,8%, keuntungan dalam dolar bisa menguap — bahkan menjadi negatif jika harga obligasi juga turun.

Yang menarik adalah ke mana asing memindahkan uangnya. Mereka tidak sepenuhnya pergi dari Indonesia. Pada kuartal I-2026, SRBI — Sekuritas Rupiah Bank Indonesia — justru mencatat arus masuk sekitar US$1,64 miliar dari asing. Artinya asing memilih instrumen yang lebih pendek, lebih likuid, dan lebih dekat dengan jaminan BI — bukan keluar sepenuhnya, tapi mundur ke tempat yang lebih aman.

Bank Indonesia merespons dengan intervensi triple: pasar spot, DNDF offshore, dan pembelian SBN di pasar sekunder. Gubernur BI menyatakan akan terus hadir di pasar. Tapi cadangan devisa yang terus menipis membatasi ruang gerak ini. Josua memperingatkan: jika eskalasi di Timur Tengah meluas dan harga minyak tidak turun, skenario rupiah menguji Rp17.800 hingga Rp18.000 bukan tidak mungkin — dan di level itu risiko bisa bergeser dari tekanan pasar menjadi kepanikan sistemik.

Windfall Tax & Energi

Di saat rupiah tertekan oleh geopolitik luar, pemerintah justru menambah tekanan dari dalam — ke sektor komoditas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang mengkaji pengenaan windfall tax untuk nikel dan bea keluar untuk batu bara. Tujuannya: menambal defisit APBN yang melebar akibat naiknya subsidi energi di tengah harga minyak yang melonjak.

Pasar bereaksi langsung. Saham Vale Indonesia (INCO) jatuh 8% dalam satu hari. ANTAM turun 3,42%, Merdeka Copper Gold turun 2,81%. Windfall tax sendiri adalah pajak atas laba yang bukan berasal dari kinerja internal perusahaan, melainkan dari lonjakan harga komoditas global. Ironisnya, kebijakan ini muncul tepat saat harga nikel sedang tinggi akibat konflik Timur Tengah — artinya pemerintah ingin memotong keuntungan yang timbul dari faktor yang sama yang melemahkan rupiahnya.

Di sisi lain, ada satu emiten yang justru diuntungkan oleh situasi ini: Barito Pacific. Laba bersihnya pada kuartal I-2026 melesat 803% secara tahunan menjadi US$271 juta — ditopang oleh margin kilang minyak di Singapura yang sangat kuat di tengah tingginya crack spread regional. BRPT dan TPIA naik masing-masing 14,36% dan 10,84% pada hari yang sama, menjadi kontributor terbesar kenaikan IHSG.

Inilah paradoks yang membentuk pasar hari ini: konflik Timur Tengah menaikkan harga minyak yang menguntungkan Barito Pacific, tapi sekaligus menekan rupiah dan memaksa pemerintah mengenakan windfall tax yang memukul saham nikel. Satu penyebab, dua arah dampak yang berlawanan.

Ke depan, dua sinyal perlu dicermati. Pertama, apakah harga minyak Brent bisa kembali turun di bawah US$110 — jika ya, tekanan pada rupiah dan APBN akan mereda. Kedua, apakah besaran windfall tax yang akan ditetapkan mampu menutup defisit tanpa memukul iklim investasi komoditas lebih jauh. Selama angka pasti belum diumumkan, ketidakpastian ini akan terus menjadi pemberat bagi saham-saham tambang. Dan jika konflik di Selat Hormuz kembali memanas, skenario Rp17.800 bisa datang lebih cepat dari perkiraan.