PGEO 3,4 GW ke Singapura|Regulasi EBT Belum Ada

Sumur Pertama untuk Proyek Terbesar

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk mulai mengebor sumur eksplorasi pertama PLTP Lumut Balai Unit 3 pada 8 Juli 2026, dengan target kedalaman 2.500 meter dan perkiraan selesai dalam 44 hari. Langkah ini bukan sekadar ekspansi kapasitas biasa — ini adalah babak pembuka dari proyek ekspor listrik hijau 3,4 gigawatt yang akan menjadikan Indonesia pemasok energi bersih ke Singapura.

Pada 6 Juli 2026, Presiden Prabowo menunjuk Danantara sebagai pelaksana utama proyek Cross-Border Electricity Trade antara Indonesia dan Singapura, dengan MoU ditandatangani bersama Keppel Electric dan Sembcorp Utilities. Target komersial ditetapkan pada 2035, dengan kapasitas awal 600 MW hingga 1,2 GW sebelum bertahap mencapai 3,4 GW. PGEO, sebagai produsen panas bumi terbesar Indonesia dengan kapasitas terpasang 727 MW, berdiri di jalur paling langsung untuk menjadi pemasok utama kapasitas hijau tersebut.

Pertanyaan yang memparalisis pemegang maupun pengamat saham PGEO bukan soal apakah proyeknya nyata — MoU dan penugasan presiden sudah ada. Pertanyaannya adalah: apakah PGEO benar-benar yang akan menangkap nilai ekspor ini, dan seberapa besar kapasitas yang sedang dibangun hari ini sudah cukup untuk skala 3,4 GW?

Rp7,6 Triliun dari Luar Negeri dan Risiko yang Tersembunyi

Tiga proyek panas bumi PGEO — PLTP Lumut Balai Unit 3 dan 4 masing-masing 55 MW, serta Lahendong Unit 7-8 sebesar 50 MW — telah masuk Green Book Bappenas 2026 dengan total komitmen pinjaman luar negeri US$477,87 juta atau setara Rp7,6 triliun. JICA menanggung US$307,83 juta untuk Lumut Balai, sementara World Bank menyiapkan US$170,04 juta untuk Lahendong. Ini adalah pinjaman konsesional dengan bunga lebih rendah dari pembiayaan komersial, yang langsung menekan biaya modal PGEO.

Di sinilah gambaran optimis pertama kali retak. Danantara sendiri sudah menerbitkan obligasi global senilai US$1,5 miliar pada Juni 2026 dengan yield 5,35-5,95 persen — dan analis secara terbuka menyebut ini sebagai currency mismatch, di mana kewajiban dalam dolar tidak ditopang arus kas dalam mata uang yang sama. Bagi PGEO, pola yang sama berlaku: proyek dibiayai dalam dolar, tetapi tarif jual listrik ke PLN — sumber pendapatan utama saat ini — didenominasi dalam rupiah. Apabila rupiah terus melemah mendekati Rp18.000 per dolar seperti pekan ini, beban utang efektif proyek ini membesar tanpa kenaikan pendapatan.

Ada satu pembalikan yang diabaikan konsensus: jika kontrak ekspor listrik ke Keppel dan Sembcorp didenominasi dalam dolar AS — sebagaimana lazim dalam perdagangan energi internasional — maka proyek CBET justru menjadi lindung nilai alami terhadap risiko kurs yang saat ini menghantui proyek domestik PGEO. Artinya, skenario bull-case PGEO bukan hanya soal pertumbuhan kapasitas, melainkan juga tentang perubahan struktur pendapatan dari rupiah ke dolar. Inilah variabel yang belum dihargai pasar dalam harga saham PGEO saat ini.

Paradoks Utama — Proyek US$20 Miliar Tanpa Undang-Undang

Di balik seluruh euforia proyek ini, Direktur Eksekutif PUSHEP Bisman Bakhtiar menyatakan secara eksplisit: RUU Energi Baru dan Terbarukan masih mangkrak di DPR sejak periode lalu dan hingga sekarang belum selesai, bahkan belum ada tanda-tanda akan kembali dibahas. Ini bukan risiko teknis atau risiko pasar biasa — ini adalah ketiadaan dasar hukum untuk mengekspor listrik dari Indonesia ke negara lain.

Bisman memperinci persoalannya: regulasi harus secara tegas menetapkan bahwa kapasitas yang diekspor berasal dari pembangkit tambahan, bukan dari pasokan yang seharusnya memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tanpa klausul ini dalam undang-undang, kontrak ekspor jangka panjang dengan Keppel dan Sembcorp tidak memiliki jaminan hukum bahwa pasokan tidak akan dialihkan ke dalam negeri saat terjadi defisit domestik. Bagi investor asing sebagai off-taker yang mempertimbangkan investasi US$20 miliar untuk infrastruktur kabel bawah laut, ini adalah deal-breaker.

Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman memberikan sudut pandang yang berlawanan: kita sudah lama menjual gas lewat pipa ke Singapura, jadi ini mestinya business to business saling menguntungkan. Argumen DEN adalah bahwa preseden perdagangan energi lintas batas sudah ada, sehingga mekanisme komersial yang matang bisa berjalan bahkan sebelum regulasi formal tersedia. Kedua posisi ini ada dalam pemberitaan hari ini — dan tidak ada yang memberikan angka atau tenggat yang membuktikan salah satu pihak benar. Inilah yang membuat keputusan atas PGEO hari ini tidak bisa diselesaikan oleh analisis fundamental saja.

Peta Keputusan — Entry atau Trap?

Bagi pemegang saham PGEO, variabel yang paling menentukan bukan jadwal pengeboran 44 hari atau target COD 2030 — melainkan perkembangan pembahasan RUU EBT di DPR. Selama undang-undang itu belum disahkan, nilai ekspor dalam skema CBET adalah nilai potensial yang terdiskon risiko regulasi, bukan nilai yang bisa dimodelkan dalam proyeksi DCF. Jika RUU EBT disahkan pada 2026 atau awal 2027, skenario rerating saham PGEO terbuka lebar.

Bagi yang belum masuk, kondisi yang mengubah PGEO dari spekulasi menjadi entry setup adalah: pengesahan RUU EBT dengan klausul ekspor yang jelas, atau konfirmasi struktur kontrak dalam dolar AS untuk off-taker Singapura. Sebaliknya, kondisi yang mengkonfirmasi ini sebagai trap adalah: RUU EBT kembali tertunda melewati 2027, atau Danantara mengubah skema eksekutor dari PGEO ke entitas lain. Pengeboran Lumut Balai Unit 3 yang dimulai hari ini adalah sinyal, bukan konfirmasi — dan yang perlu dipantau bukan kedalaman sumur 2.500 meter itu, melainkan satu paragraf dalam undang-undang yang belum ada.