Rupiah Undervalued|7 Jurus BI vs Tekanan Musiman
Rupiah di Titik Kritis
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen di kuartal pertama 2026 — tertinggi dalam 13 kuartal terakhir. Namun pada saat yang sama, rupiah sempat menyentuh Rp17.424 per dolar AS, level penutupan terlemah sepanjang sejarah. Dua fakta ini tidak seharusnya hidup berdampingan — dan justru di situlah seluruh ketegangan bermula.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut kondisi ini secara eksplisit: rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued. Fundamental ekonomi — pertumbuhan tinggi, inflasi terkendali, cadangan devisa kuat, kredit tumbuh solid — semestinya membuat rupiah stabil atau bahkan menguat. Namun dua tekanan beroperasi secara bersamaan dan saling memperkuat.
Dari sisi global, yield US Treasury tenor 10 tahun bertahan di level 4,47 persen. Angka itu cukup tinggi untuk memicu pelarian modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Harga minyak yang terkerek akibat ketegangan di Selat Hormuz menambah beban fiskal. Rata-rata harga minyak sejak eskalasi mencapai 101 dolar per barel — jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar. Sementara dari sisi musiman, April hingga Juni selalu menjadi periode permintaan dolar yang tinggi: repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kebutuhan devisa untuk jemaah haji menarik permintaan dolar secara bersamaan.
Kondisi inilah yang membuat rupiah tertahan meski dolar AS melemah secara global. Ketika EUR/USD menguat 0,48 persen dan NZD/USD melonjak 1,21 persen pada 6 Mei 2026, rupiah hanya berhasil menguat 0,17 persen ke Rp17.380. Mata uang-mata uang lain bergerak bebas mengikuti pelemahan dolar — rupiah bergerak dengan kaki yang terikat.
Namun di sinilah pertanyaan sesungguhnya muncul: jika tekanan ini sebagian bersifat musiman dan sebagian akibat faktor global yang tidak dikontrol Indonesia, mengapa respons kebijakan yang disiapkan begitu agresif — dan apakah itu cukup?
7 Strategi dan Batas Kemampuannya
Sehari setelah rupiah menyentuh rekor terlemah, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Hasilnya: tujuh langkah strategis BI mendapat restu presiden — dan langsung diumumkan ke publik pada malam yang sama.
Langkah pertama sampai ketiga berfokus pada sisi penawaran dolar. BI memperkuat intervensi di pasar spot domestik, di pasar NDF offshore, dan mendorong aliran masuk modal asing melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Pembelian SBN di pasar sekunder sudah mencapai Rp123,1 triliun secara year-to-date — angka yang menunjukkan intervensi ini bukan wacana baru, melainkan sudah berjalan aktif sebelum pengumuman ini dibuat.
Langkah keempat dan kelima menyasar sisi permintaan dolar. BI menjaga likuiditas perbankan tetap longgar, dengan pertumbuhan uang primer mencapai 14,1 persen. Lalu batas pembelian dolar tanpa underlying diturunkan dari 100.000 dolar menjadi 50.000 dolar per orang per bulan — dan akan dipangkas lagi menjadi 25.000 dolar. Ini sinyal pengetatan yang langsung menyentuh perilaku korporasi dan individu.
Langkah keenam dan ketujuh bergerak ke wilayah pengawasan. BI memperbolehkan bank domestik ikut berjualan NDF di pasar offshore — menambah pasokan rupiah di luar negeri. Sementara OJK diajak berkoordinasi untuk memantau bank dan korporasi yang transaksi pembelian dolarnya tergolong tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satu instrumen mandiri: bond stabilization fund. Skema ini sudah ada namun belum pernah diaktifkan. Purbaya akan menggunakannya untuk membeli SBN yang dilepas investor asing — memutus rantai antara capital outflow dan tekanan rupiah. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga berencana menerbitkan panda bond di pasar Cina sebagai sumber pendanaan alternatif untuk diversifikasi utang dan memperkuat cadangan devisa.
Sebagai kondisi pendukung jangka menengah, aturan DHE SDA resmi berlaku 1 Juni 2026. Eksportir sektor sumber daya alam wajib menempatkan devisa hasil ekspor di bank Himbara dan mengonversi maksimal 50 persen ke rupiah. Kebijakan ini dirancang untuk menahan devisa ekspor agar tidak parkir di luar negeri — sebuah sumbat struktural terhadap kebocoran likuiditas domestik.
Namun ada ironi yang tidak bisa diabaikan. Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 71 bulan beruntun hingga Maret 2026, dengan surplus Maret senilai 3,32 miliar dolar. Secara teori, surplus besar seharusnya menopang nilai tukar. Kenyataannya, sejak Mei 2020 hingga April 2026, rupiah justru terdepresiasi sekitar 15 persen terhadap dolar. Surplus perdagangan tidak otomatis berarti devisa masuk ke dalam negeri — dan kebijakan DHE SDA lahir dari kesadaran akan celah struktural ini.
Danantara, GoTo, dan Risiko Regulasi
Di tengah tekanan rupiah dan kebijakan makro yang bergerak cepat, ada satu rantai kausal di level emiten yang perlu dicermati secara terpisah — bukan karena nilainya besar, tetapi karena strukturnya mengubah cara pasar memandang risiko regulasi di Indonesia.
Danantara Indonesia mengonfirmasi telah membeli saham PT GoTo Gojek Tokopedia atau GOTO melalui bursa, dalam jumlah kurang dari 1 persen. CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan kepemilikan ini akan ditingkatkan secara bertahap. Namun masuknya Danantara bukan semata langkah investasi biasa — ia datang bersamaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang membatasi potongan komisi aplikator transportasi daring maksimal 8 persen.
Dampaknya langsung terasa di pasar. Saham GOTO terkunci di level batas bawah Rp50 per saham dengan antrean jual yang mendominasi sejak awal sesi. Ini level gocap — batas teknis terendah yang bisa diperdagangkan. Pasar mengartikan regulasi baru ini sebagai tekanan langsung terhadap profitabilitas GoTo.
Perhitungannya tidak rumit. Segmen mobilitas dan logistik GoTo menyumbang sekitar Rp3,08 triliun dari total pendapatan bersih kuartal I-2026. Jika potongan aplikator turun dari kisaran 10 persen menjadi maksimal 8 persen, itu setara pemangkasan 20 persen dari basis pendapatan tersebut — atau sekitar Rp616 miliar per kuartal. Sementara laba bersih kuartal I-2026 hanya Rp170,74 miliar. Selisih matematis ini menunjukkan bahwa regulasi baru berpotensi membalik GoTo kembali ke zona merah, setelah baru saja mencatat pembalikan laba dari rugi Rp366 miliar setahun sebelumnya.
Masuknya Danantara membawa dua sinyal yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada pernyataan dukungan terhadap fundamental dan prospek jangka panjang GoTo. Di sisi lain, motif yang dikomunikasikan secara terbuka adalah mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pengemudi ojol — bukan mendorong pertumbuhan pendapatan korporasi. Dua tujuan ini bergerak ke arah yang berlawanan bagi pemegang saham minoritas.
Risiko sebenarnya bukan hanya pada GOTO. Ini adalah sinyal bahwa kepemilikan pemerintah melalui instrumen seperti Danantara dapat hadir bersamaan dengan perubahan regulasi yang mengkompresi margin. Investor di sektor platform digital perlu mempertimbangkan kemungkinan ini sebagai variabel permanen, bukan peristiwa satu kali.
Untuk keseluruhan gambar hari ini: rupiah sudah kembali menguat tipis ke Rp17.380 — memutus tren pelemahan lima hari beruntun. IHSG ditutup naik 0,50 persen ke level 7.092, ditopang oleh meredanya ketegangan AS-Iran dan penguatan bursa Asia. Namun dua kondisi yang menentukan arah selanjutnya tetap terbuka. Jika tekanan musiman permintaan dolar mereda setelah musim haji dan repatriasi dividen selesai di bulan Juni, rupiah memiliki ruang untuk menguat kembali ke kisaran Rp17.200 — sesuai dengan fundamental yang diklaim BI. Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar per barel dan yield US Treasury tetap tinggi, tujuh langkah BI akan terus bekerja keras hanya untuk mempertahankan posisi, bukan mendorong penguatan.
Benchmark yang bisa dicek: apakah pembelian dolar tanpa underlying benar-benar dibatasi ke 25.000 dolar per bulan di pekan depan, dan apakah SRBI berhasil menarik net inflow yang cukup untuk mengimbangi outflow dari SBN dan saham. Jika keduanya terpenuhi, posisi BI lebih kuat dari yang terlihat sekarang. Jika tidak, level Rp17.400 bisa kembali menjadi ujian — dan kali ini tanpa faktor musiman sebagai penjelasan yang memadai.