Timah TINS|Laba Melonjak 803%, Ekspor Tersandera Aturan LTJ

Lonjakan Laba Rp2,71 Triliun

PT Timah Tbk, dengan kode saham TINS, membukukan laba bersih Rp2,71 triliun pada semester I 2026, melonjak 803 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini sudah melampaui 169 persen dari target laba bersih perseroan untuk sepanjang tahun 2026. Pendapatan ikut melonjak 247 persen menjadi Rp10,42 triliun, ditopang kenaikan volume penjualan dan harga jual logam timah yang naik 52 persen menjadi 49.794 dolar AS per metrik ton. Bagi investor yang memegang saham TINS, ini adalah konfirmasi keras bahwa transformasi operasional perseroan benar-benar membuahkan hasil.

Di balik angka laba itu ada perbaikan operasional yang nyata. Produksi bijih timah naik 75 persen menjadi 12.232 ton Sn, sementara produksi logam timah naik 58 persen. Namun struktur penjualan Timah menyimpan kerentanan yang jarang disorot, sebab 97 persen logam timah perseroan dijual ke pasar ekspor dan hanya 3 persen ke pasar domestik. China menyerap 36 persen dari total ekspor, disusul India, Korea Selatan, Singapura, Belanda, dan Italia. Artinya, mesin laba Timah nyaris seluruhnya bergantung pada satu jalur, yaitu kapal-kapal yang membawa timah keluar dari perairan Indonesia.

Justru pada pekan yang sama laporan laba ini terbit, muncul kabar yang bertolak belakang dengan optimisme itu. Sejumlah pengusaha mineral melaporkan ekspor mereka tertahan di pelabuhan karena pemeriksaan kandungan logam tanah jarang, atau LTJ, yang belum memiliki aturan batas maksimal yang jelas. Kasus ini mencuat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, wilayah inti operasi Timah, ketika aparat penegak hukum menahan kapal ekspor mineral karena kekosongan regulasi soal kandungan ikutan LTJ.

Ekspor Timah di Tengah Kekosongan Aturan

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman turun tangan langsung memimpin rapat koordinasi pada Senin, 27 Juli 2026, setelah menerima laporan dari pelaku usaha soal terhambatnya ekspor mineral. Ia menegaskan bahwa selama belum ada regulasi resmi mengenai kandungan maksimal LTJ sebagai mineral ikutan, aparat penegak hukum semestinya tidak menahan kapal ekspor. Dudung menyebut situasi ini dipicu tumpang tindih aturan, keragu-raguan, dan rasa ketakutan dari pelaku usaha sendiri. PT Timah sendiri hadir dalam rapat tersebut, bersama Sucofindo, MIND ID, dan sejumlah asosiasi pertambangan, menandakan bahwa persoalan ini menyentuh langsung ekosistem tempat Timah beroperasi.

Persoalan ini bahkan telah memasuki ranah sengketa hukum. Kuasa hukum PT Putraprima Mineral Mandiri, perusahaan mineral lain yang terdampak, mempertanyakan legalitas hasil laboratorium PT Timah yang dijadikan dasar tuduhan pelanggaran oleh Satgas Trisakti terhadap kliennya. Ia menyatakan PT Timah tidak memiliki kapasitas legal untuk menguji kepemilikan kontainer milik pihak lain. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu LTJ bukan sekadar birokrasi administratif, melainkan sudah menyeret nama Timah ke tengah konflik kepentingan antar pelaku usaha mineral di Bangka Belitung.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa LTJ bukan isu sepele. Dudung menyampaikan Indonesia memiliki cadangan sekitar 350 ribu ton oksida logam tanah jarang, bahan baku strategis untuk semikonduktor, kendaraan listrik, hingga teknologi pertahanan, namun potensi ini belum tergarap optimal. Artinya, pemeriksaan LTJ pada ekspor timah bukan gangguan sementara yang akan hilang begitu saja, melainkan bagian dari upaya negara membangun rantai nilai LTJ nasional. Bagi Timah, ini mengubah pembacaan situasi dari sekadar hambatan birokrasi administratif menjadi kepentingan strategis negara yang dapat menetap lebih lama dari yang dibayangkan pasar.

Timah di Antara Dua Kekuatan yang Berlawanan

Sementara persoalan ekspor bergulir di dalam negeri, kondisi pasar timah global justru mendukung Timah. Rata-rata harga penutupan tunai di London Metal Exchange mencapai 50.319,19 dolar AS per metrik ton sepanjang semester I 2026, naik 56,68 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data CRU Tin Monitor, produksi logam timah global tercatat 173.536 ton sementara konsumsi mencapai 179.256 ton, yang berarti pasar dunia masih mengalami defisit pasokan. Permintaan ini ditopang sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, pusat data, dan kendaraan listrik, faktor yang secara struktural mendukung harga timah tetap tinggi pada semester kedua.

Di sinilah letak paradoks yang dihadapi investor TINS saat ini. Harga jual sedang tinggi dan permintaan dunia sedang defisit, kondisi yang secara historis paling menguntungkan bagi produsen timah seperti Timah. Namun keunggulan itu hanya bisa dinikmati penuh jika kapal-kapal ekspor benar-benar bisa berlayar keluar dari perairan Indonesia. Pemerintah sudah menyatakan komitmen agar ekspor tidak terhenti dan tengah menyusun pedoman kandungan maksimal LTJ, tetapi belum ada tenggat waktu resmi kapan aturan itu akan terbit.

Bagi pemegang saham TINS, kinerja semester pertama membuktikan bahwa mesin operasional dan harga jual sudah bekerja maksimal. Namun keberlanjutan momentum itu pada semester kedua kini bergantung pada satu variabel yang berada di luar kendali manajemen, yaitu seberapa cepat pemerintah menerbitkan aturan resmi batas kandungan LTJ. Selama kekosongan itu belum diisi, setiap kapal ekspor timah yang tertahan di pelabuhan adalah pengingat bahwa laba rekor hari ini tidak otomatis berarti laju ekspor yang sama derasnya pada bulan-bulan mendatang.